Defakto – Rencana kegiatan study tour yang akan dilaksanakan siswa-siswi SMPN 1 Rancabungur pada 25 Mei 2026 menuai sorotan dan pertanyaan dari sejumlah wali murid.
Pasalnya, kegiatan tersebut dinilai bertentangan dengan imbauan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pembatasan kegiatan study tour yang dianggap berpotensi memberatkan orang tua siswa di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Berdasarkan hasil penelusuran tim awak media yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), terdapat sejumlah poin yang menjadi perhatian para wali murid, di antaranya:
Seluruh siswa kelas VII dan VIII disebut diwajibkan mengikuti kegiatan study tour karena telah tercantum dalam RAKS sekolah.
Siswa yang tidak mengikuti kegiatan disebut akan diberikan tugas tertentu sesuai arahan wali kelas.
Sejumlah wali murid mengaku biaya sebesar Rp700.000 belum sepenuhnya disepakati bersama orang tua.
Pembayaran biaya kegiatan diinformasikan harus lunas satu minggu sebelum keberangkatan.
Kegiatan diduga tidak melibatkan Komite Sekolah secara maksimal.
Disebut belum ada berita acara rapat yang diperlihatkan kepada wali murid.
Struktur kepanitiaan kegiatan disebut belum disampaikan secara terbuka kepada orang tua siswa.
Pelaksanaan kegiatan dikabarkan melibatkan pihak ketiga, yakni biro perjalanan/travel.
Selain itu, muncul keluhan dari salah satu wali murid terkait dugaan adanya tekanan psikologis terhadap siswa yang tidak mengikuti kegiatan study tour. Informasi tersebut disampaikan wali murid kepada awak media sebagai bentuk pengaduan dan kontrol sosial.
Untuk mengonfirmasi informasi tersebut, tim awak media mendatangi SMPN 1 Rancabungur. Namun, Kepala Sekolah tidak berada di tempat. Tim kemudian diterima oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Kurikulum, dan Sarana Prasarana.
Pihak wakasek menyampaikan akan mempertemukan awak media dengan Kepala Sekolah sekitar pukul 14.00 WIB. Akan tetapi, hingga waktu yang dijanjikan, Kepala Sekolah disebut tidak kembali ke sekolah.
Tim awak media berharap pihak sekolah, khususnya Kepala SMPN 1 Rancabungur, dapat memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas. Menurut awak media, konfirmasi diperlukan demi menjaga informasi tetap berimbang dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat.
Sementara itu, salah satu wali murid mengaku siap memberikan keterangan apabila diperlukan terkait dugaan adanya tekanan terhadap siswa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai poin yang dipersoalkan para wali murid, termasuk mengenai mekanisme pelaksanaan study tour dan kesesuaiannya dengan kebijakan pemerintah daerah. (Team)
About the Author
