DEFAKTO – Sore itu, awan hitam di langit Cibinong seakan lebih cepat memberi respon dibanding pejabat. Sejak pukul 13.00, ratusan orang yang mengaku sebagai bagian dari Non Government Organization (NGO) Kabupaten Bogor Bersatu (KBB) berdiri tegak di depan gerbang Kantor Bupati, berpanas-panas ria sambil menunggu ‘izin masuk’ dari para penguasa gedung yang dibangun dengan uang rakyat.
Dipimpin Rizwan Riswanto sebagai penanggungjawab aksi, massa LSM, Ormas, Pers, dan Mahasiswa ini mencoba menyuarakan aspirasi. Namun, sebagaimana tradisi turun-temurun negeri ini, suara rakyat kerap lebih pelan terdengar dibanding deru mesin mobil dinas.
Menjelang pukul 15.00, hujan turun. Rupanya hujan punya kuasa lebih dibanding toa demonstran. Baru setelah itu, kabar baik datang: Bupati bersedia menerima. “Ini kabar baik, semoga bukan hanya basa-basi,” celetuk seorang peserta aksi dengan nada lebih pasrah ketimbang optimis.
Begitu masuk, para ketua organisasi duduk manis di ruangan ber-AC, lengkap dengan air mineral dalam gelas plastik yang entah lebih dulu dingin atau basa-basi sambutan pejabat. Tak lama kemudian, Bupati Rudy Susmanto muncul, didampingi Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi, dan beberapa anggota dewan yang tampak serius, atau setidaknya berusaha terlihat serius.
Dialog pun dibuka. Bupati dan DPRD dengan wajah teduh menggelar janji transparansi. Suasana penuh keakraban, nyaris seperti reuni keluarga besar, bedanya kali ini ada kamera wartawan dan sedikit aroma formalitas.
Ketua NGO KBB, Rizwan, dengan nada penuh syukur, mengapresiasi pemerintah daerah yang bersedia ‘turun gunung’ menemui mereka. “Ini bukti aspirasi masyarakat tidak diabaikan,” katanya. Meski sebagian peserta aksi diam-diam bertanya dalam hati: tidak diabaikan hari ini, tapi besok mah gak tahu bagaimana jadinya?
Rizwan menegaskan aksi ini wujud kepedulian masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan. Tentu saja, tata kelola yang dimaksud bukan tata cara pejabat menata janji di ruang pertemuan, melainkan tata kelola anggaran dan kebijakan yang kerap lebih lancar mengalir ke proyek ketimbang ke kebutuhan publik.
Pertemuan berlangsung kondusif, penuh senyum, dan tentu saja penuh harapan. Demonstran puas bisa masuk gedung, pejabat puas bisa keluar dengan citra mendengarkan rakyat. Semua pihak tampak menang, meski kemenangan rakyat sejatinya baru bisa diuji saat janji bertransformasi menjadi kebijakan nyata.
Di luar gedung, hujan perlahan reda. Seperti ikut menyindir: alam bisa berhenti turun setelah puas, sementara aspirasi rakyat masih harus menunggu entah sampai kapan.
Pada akhirnya, pertemuan ini menjadi simbol bahwa rakyat harus berteriak dulu, berpanas-panasan, bahkan harus basah kuyup hujan-hujanan, sebelum pejabat membuka pintu. Demokrasi lokal tetap hidup, hanya saja kadang hidupnya lebih mirip sandiwara sore hari. (DidiS)
About the Author
