DEFAKTO – Siang itu, hujan yang biasanya jatuh selepas Johor, entah kenapa buru-buru turun lebih awal. Seakan langit pun ikut bersekutu dengan rakyat yang geram. Tepat pukul 13.00, massa AIPBR bergerak dari sekretariat di Jalan Nurul Abror, Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor. Dengan semangat yang lebih deras dari hujan, mereka menuju titik kumpul di pintu gerbang masuk Kantor Bupati Bogor, Rabu (2/10).
Puluhan anggota AIPBR yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum, Aliv Simanjuntak, bergabung dengan ormas dan LSM lainnya. Lalu, di bawah koordinasi Rizwan selaku Ketua Aksi dan Harun sebagai Sekretaris, ratusan massa menyesaki halaman Kantor Bupati. Satu per satu perwakilan ormas naik ke atas mobil komando, bersuara lantang melalui megaphone.
Mereka menuntut hal yang sama: revisi Peraturan Bupati (Perbup) No. 44 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Bogor, menolak rangkap jabatan anggota DPRD, serta meminta pertanggungjawaban dewan yang tak pernah masuk kantor tetapi tetap rajin menerima gaji.
Rizwan, Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu (KBB), menegaskan agar Pemda mau membuka telinga, menerima audiensi, dan berhenti pura-pura tuli. “Kami ingin memberi saran, bukan mendengar alasan,” sindirnya.
Sementara itu, Satir, Bendahara KBB, berulang kali memperingatkan massa agar mewaspadai penyusup. “Jangan sampai gerakan damai ini dikotori. Kami datang untuk bicara nurani, bukan untuk jadi tontonan aparat,” tegasnya.
Harun, Sekretaris KBB, menambahkan ancamannya: aksi tak akan berhenti sebelum tuntutan diakomodir. “Kalau masih dipandang sebelah mata, jangan salahkan kami bila besok jalanan ini dipenuhi massa lebih besar,” ujarnya tajam.
Tak ketinggalan, perwakilan mahasiswa menggelegar dengan orasi keras. Menurutnya, Perbup 44/2023 lahir dari penderitaan rakyat dan berdiri di atas tangisan masyarakat.
“Perbup itu sangat tidak layak di tengah masyarakat yang masih berjuang untuk makan. Ini bukan sekadar berlebihan, ini pelecehan nurani rakyat Bogor!” teriaknya.
Ketua AJNI (Asosiasi Jurnalistik Nusantara Indonesia) bahkan menampar logika para pejabat dengan kata-kata pedas: “Masih banyak rakyat Bogor yang lapar. Jangan seenaknya menggunakan uang pajak rakyat untuk pesta pora. Kemerdekaan ini bukan untuk segelintir orang berseragam DPRD. Ingat saat kampanye, kalian mengemis suara rakyat. Kini setelah duduk di kursi empuk, rakyat kalian tendang dengan sepatu fasilitas negara”.
Dalam forum aksi, mereka juga menuntut dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Karena pembangunan tanpa rakyat hanyalah proyek bancakan.
Menjelang pukul 15.00, datang kabar dari Pendopo dan langit seolah menghentikan aksi masa dengan hujan yang kembali mengguyur. Bupati Rudy Susmanto akhirnya mau menerima perwakilan pendemo, satu Ketua dari tiap organisasi. Hanya segelintir yang boleh masuk. Sementara itu, massa di luar terpaksa bubar digiring air langit. Ironisnya, hujan yang sama membasahi rakyat tak pernah cukup untuk mencuci tangan para penguasa. (DidiS/Erik)
About the Author
