Defakto /Editorial – Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, adalah tamparan keras bagi pemerintahan. Penangkapan ini bukan sekadar kasus hukum, melainkan cermin telanjang bagaimana pejabat tinggi negara terus mengkhianati amanah rakyat.
Noel menduduki posisi strategis di Kementerian Ketenagakerjaan, sebuah institusi yang mestinya berpihak pada jutaan buruh dan pekerja Indonesia. Di saat buruh masih berjibaku dengan upah murah, ketidakpastian kerja, hingga lemahnya perlindungan sosial, justru pejabat yang semestinya memperjuangkan mereka malah sibuk dengan urusan kantong pribadi. Jika benar terbukti, ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk penghianatan kelas terhadap rakyat kecil.
Kita lelah mendengar dalih demi dalih. Hampir setiap pejabat yang ditangkap KPK selalu diawali dengan pembelaan, pengakuan tidak tahu, atau sekadar kesalahpahaman. Namun publik sudah terlalu sering disuguhi skenario serupa. Nyatanya, daftar pejabat yang ditangkap karena korupsi kian panjang, sementara derita rakyat tetap sama: hidup makin sulit, kerja makin berat, harapan makin tipis.
Kasus Noel sekaligus menunjukkan kegagalan total sistem politik kita. Rekrutmen pejabat masih berbasis kedekatan, bukan integritas. Jabatan publik diperlakukan bak hadiah politik, bukan amanah untuk melayani. Tidak heran bila korupsi terus berulang, karena akar penyakitnya tak pernah dicabut.
KPK boleh saja menangkap, memenjarakan, bahkan memiskinkan koruptor. Namun, tanpa perombakan serius dalam tata kelola pemerintahan, kita hanya akan menyaksikan drama yang sama berulang kali: hari ini seorang menteri, besok wakil menteri, lusa gubernur atau bupati. Siklusnya tak pernah berhenti.
Maka editorial ini menegaskan: penangkapan Noel adalah bukti nyata bahwa krisis keteladanan pejabat publik sudah pada titik nadir. Rakyat tidak butuh pejabat pandai berorasi, rakyat butuh pejabat bersih dan berintegritas. Jika pemerintah masih gagal menghadirkan itu, jangan salahkan rakyat bila rasa percaya mereka kepada negara kian sirna.
(Didi Sukardi)