DEFAKTO — Aktivis dan advokat publik Ahmad Khozinudin melontarkan kritik keras terhadap negara dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa, 24 Desember 2026. Dalam tayangan bertajuk “Ahmad Khozinudin Bongkar Skandal Sawit Ilegal 3,3 Juta Hektare”, ia menegaskan bahwa bencana ekologis yang terus berulang di Indonesia bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan hasil langsung dari kebijakan politik yang salah arah dan tunduk pada kepentingan oligarki.
Mengawali pernyataannya, Ahmad Khozinudin mengutip ayat Al-Qur’an tentang kerusakan di darat dan laut yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Menurutnya, ayat tersebut bukan sekadar dalil normatif, tetapi peringatan keras agar manusia—terutama penguasa—kembali ke jalan yang benar.
“Selama ini kita hanya bicara dampak bencana, bagaimana recovery dan restorasi. Tapi kita lupa, ada luka yang tidak bisa disembuhkan, jiwa yang hilang tak mungkin kembali, dan harta yang dikumpulkan puluhan tahun lenyap seketika,” ujarnya.
Ia menekankan, kehadiran negara di tengah bencana bukan sekadar soal bantuan fisik, tetapi juga narasi dan empati kepemimpinan. Menurutnya, rakyat membutuhkan rasa ditemani oleh negara agar batin mereka tidak runtuh sepenuhnya.
“Ketika negara hadir dan membangun narasi kebersamaan, rakyat merasa ada pemimpin bersama mereka. Itu saja sudah cukup mengompensasi sebagian derita,” kata Ahmad.
Pemimpin Harus Jadi Pelayan dan Tameng Rakyat
Dalam pandangannya, setiap pejabat publik memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai ro’in—pelayan yang mengurusi rakyat. Kedua, sebagai junnah—tameng yang pasang badan melindungi rakyat.
“Pemimpin yang benar tidak akan kenyang sebelum rakyatnya kenyang. Bukan sekadar berorasi empati, tapi kebijakannya harus benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya.
Ia menyindir praktik kepemimpinan yang rajin membangun citra, tetapi minim realisasi. Menurutnya, rakyat hingga hari ini masih menunggu, bahkan menagih janji-janji yang tak kunjung terwujud.
Bencana Ekologi Berakar dari Deforestasi Sawit
Ahmad Khozinudin kemudian menyoroti akar persoalan bencana banjir dan longsor yang menurutnya kerap disederhanakan sebagai bencana alam.
“Kita selalu menyebut ini bencana ekologis karena hujan ekstrem. Tapi kita lupa, ini bencana politik yang melahirkan bencana ekologis,” ujarnya.
Ia menyebut deforestasi akibat pembalakan hutan dan ekspansi sawit sebagai faktor utama. Fungsi hutan sebagai penampung dan pengatur distribusi air rusak, sehingga hujan yang seharusnya menjadi rezeki berubah menjadi petaka.
“Air itu rezeki. Tapi karena tangan manusia merusak hutan, rezeki itu berubah jadi bala,” katanya.
Audit Sawit Ilegal: 3,3 Juta Hektare Dipermak Jadi Legal
Dalam paparannya, Ahmad merujuk hasil audit perkebunan sawit yang pernah dilakukan pemerintah. Dari sekitar 9 juta hektare lahan sawit yang diaudit, ditemukan 3,3 juta hektare berstatus ilegal.
“Pertanyaannya, apa yang dilakukan negara? Bukan dihukum, tapi dinormalisasi, diputihkan. Dari ilegal jadi legal. Di situ tidak ada efek jera,” tegasnya.
Ia menyebut mayoritas industri sawit tidak dibangun di atas pembebasan kebun rakyat, melainkan hasil konversi hutan. Bahkan banyak perusahaan membuka lahan jauh melampaui izin konsesi yang diberikan.
“Misalnya izinnya 100 ribu hektare, yang dibuka 250 ribu hektare. Itu kejahatan struktural,” ujarnya.
Menurut Ahmad, kasus ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga daerah lain, dan pelakunya bukan aktor kecil.
Negara Hadir Saat Menarik Pajak, Absen Saat Rakyat Butuh
Ahmad juga mengkritik absennya negara dalam melindungi rakyat. Ia menyebut, banyak warga merasa negara hanya hadir saat menarik pajak, tetapi menghilang ketika kewajiban negara harus ditunaikan.
“Nama negara ada, tapi kehadirannya tidak dirasakan. Rakyat merasa tidak ada yang mengayomi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kewenangan bisa didelegasikan, tetapi tanggung jawab melekat dan tidak bisa dilimpahkan. Ia mencontohkan kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang turun langsung memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan, meskipun laporan para pejabatnya terlihat baik-baik saja.
Wisata Bencana dan Kepemimpinan Pencitraan
Dalam kritiknya, Ahmad juga menyinggung fenomena “wisata bencana”, di mana pejabat datang ke lokasi bencana sekadar untuk berfoto dan pencitraan.
“Datang, foto, dipuji, lalu pulang. Rakyat tetap menderita. Ini menyakitkan,” ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah para pemimpin benar-benar memahami simbol dan pesan penderitaan rakyat, atau justru merasa tanggung jawab mereka selesai setelah pemilu.
Desak Status Bencana Nasional dan Buka Bantuan Internasional
Ahmad mempertanyakan keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional dan membuka bantuan internasional, termasuk dari negara sahabat seperti Malaysia.
“Apa susahnya menetapkan bencana nasional? Apa arti pemasukan pariwisata dibanding nyawa rakyat?” katanya.
Menurutnya, membuka bantuan bukan berarti mengemis, melainkan membuka ruang agar pihak yang ingin membantu dapat menyalurkan bantuannya secara legal dan terkoordinasi.
Kritik sebagai Bentuk Cinta pada Negara
Menutup pernyataannya, Ahmad Khozinudin menegaskan bahwa kritik keras yang ia sampaikan merupakan bentuk kasih sayang rakyat kepada pemerintah.
“Kalau kebijakan benar, rakyat diam. Kalau keliru, rakyat wajib bersuara. Inilah cara kami menyayangi pemerintah agar tidak makin jauh dan membuat korban semakin banyak,” pungkasnya.
(Red)
About the Author
