Defakto — Ribuan massa dari berbagai unsur ormas, mahasiswa, masyarakat umum hingga kaum ibu tumpah ruah di depan Kantor Bupati Cianjur, Rabu (10/12/25). Dipimpin Panglima Ormas Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa) Pusat, Al Haidar alias Hendra, aksi ini berubah menjadi panggung raksasa yang mempertontonkan satu hal yang selama ini diam-diam diketahui publik: janji politik ternyata punya tanggal kedaluwarsa lebih cepat dari mie instan.
Dari atas mobil komando, Haidar memulai orasi yang menggelegar: “Ibu-ibu, silakan merapat! Kita tidak salah, tidak akan dipersalahkan!” teriaknya, memantik tepuk tangan para peserta aksi. Seolah membaca isi hati rakyat, ia menyindir janji manis calon pemimpin yang dulu dielu-elukan masyarakat, namun kini “menguap seperti asap pembakaran sampah di desa tanpa jejak tanggung jawab.”
Massa mendesak Bupati Cianjur keluar menunjukkan batang hidungnya. Namun yang muncul justru hanyalah pagar besi setinggi harapan masyarakat yang kini patah. Teriakan “Bupati mana? Bupati mana?” menggema, namun jawabannya hanya angin yang lewat, barangkali sedang membawa sang bupati plesiran entah ke mana.
Dalam orasinya, Haidar menyentil persoalan proyek geotermal Chevron yang menurutnya menjadi pemicu terjadinya gempa berulang di Cianjur. “Hampir tiap tahun Cianjur diguncang. Baru kemarin terjadi pergeseran tanah! Ini tanda apa? Tanda bahwa tanah di Cianjur lebih rapuh dari komitmen pejabat!” serunya, disambut sorakan massa.
Secara geologis, wilayah Cianjur memang berada di zona rawan gempa bumi, patahan aktif, dan lereng curam. Namun rencana eksploitasi panas bumi di kawasan Gunung Gede Pangrango menambah daftar risiko: potensi retakan minor, perubahan tekanan bawah tanah, hingga kerentanan longsor. Pakar menyebut, kombinasi alam yang rawan dan kebijakan yang “nekat” ibarat mencampurkan korek dengan bensin, bahkan tanpa SOP.
Massa aksi menilai pemerintah daerah terlalu mudah mengamini proyek berskala besar yang menyentuh area konservasi. “Jika kawasan resapan rusak, air berubah jalur, struktur tanah melemah, lalu terjadi bencana, apakah para pejabat mau menampung rakyat di rumah dinas mereka?” tanya Haidar dengan nada tajam yang menusuk.
Risiko lainnya adalah penurunan kualitas air tanah, meningkatnya gas beracun dari rekahan bumi, hingga potensi ledakan tekanan sumur panas bumi jika tidak dikelola profesional. Ironisnya, masyarakat tidak pernah diberikan sosialisasi memadai. Mereka hanya menjadi penonton proyek raksasa yang masa depannya bahkan tidak pernah mereka setujui.
“Kalau rakyat sudah menjerit, pejabat jangan malah tutup telinga!” teriak seorang ibu sambil mengepalkan tangan. Ia mengaku lelah dijanjikan fasilitas, bantuan, dan kesejahteraan, tapi yang datang justru gempa bumi dan ketakutan yang mengancam setiap malam rumahnya bergetar.
Lebih miris lagi, bupati yang sebelumnya berjanji akan ikut masyarakat menolak geotermal, kini disebut-sebut justru menghindar dari publik. “Bupati kayak solar subsidi, langka kalau dicari rakyat,” sindir seorang mahasiswa, disambut gelak tawa para peserta aksi.
Dalam aksi damai ini, massa dengan lantang menegaskan penolakan mutlak terhadap proyek yang dianggap membahayakan keselamatan warga. “Kami tidak mau Cianjur dijadikan kelinci percobaan investasi yang tidak berpihak pada rakyat,” tegas Haidar.
“Kalau mau eksploitasi, eksploitasi saja janji sendiri yang sudah busuk, jangan eksploitasi Gunung Gede Pangrango!”
Sementara itu, Pemkab Cianjur masih bungkam. Tidak ada satu pun pejabat muncul memberi klarifikasi. Publik bertanya-tanya: Apakah pemerintah daerah kehabisan argumen, atau sedang sibuk membuat alasan baru untuk disampaikan pada waktu yang “dirasa aman”?
Aksi pun ditutup dengan deklarasi rakyat: jika pemerintah tetap memaksa melanjutkan proyek geotermal, gelombang aksi selanjutnya akan lebih besar. “Ini baru pemanasan, bukan pemanasan global yang mereka ciptakan lewat proyeknya!” teriak Haidar.
Massa bersorak, sementara pagar kantor bupati yang sempat terdorong dalam aksi saling dorong massa dan aparat, tetap berdiri kokoh menahan rakyat, tetapi sayangnya tidak mampu menahan runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya.
(DidiS)
About the Author
