Defakto /Editorial – Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengambil alih pembangunan infrastruktur desa oleh pemerintah provinsi adalah langkah besar yang mengubah banyak hal. Ini bukan sekadar soal jalan; ini soal cara berpikir baru tentang pembangunan desa dan prioritas anggaran.
Selama bertahun-tahun, jalan desa sering menjadi gambaran paling nyata tentang ketimpangan kualitas pembangunan. Dibangun tahun ini, rusak tahun depan. Diperbaiki hari ini, amblas musim hujan berikutnya. Siklus itu berulang di banyak tempat, dan menjadi simbol bagaimana anggaran desa terserap tanpa meninggalkan jejak manfaat jangka panjang.
Dedi Mulyadi (KDM) melihat persoalan itu sebagai akar yang harus dicabut. Dengan mengambil alih pembangunan jalan desa melalui pemerintah provinsi, ia ingin memastikan kualitas yang setara, betonisasi standar pabrikan, konstruksi tahan lama, dan manajemen pembangunan yang tidak lagi tambal-sulam. Jika benar terlaksana, desa akan terbebas dari beban pekerjaan infrastruktur yang selama ini menyita anggaran sekaligus menjadi sumber kerentanan kualitas.
Namun perubahan besar itu tidak berdiri sendiri. Dedi memindahkan fokus desa ke satu ranah yang selama ini justru paling dekat dengan kehidupan warga: kesehatan masyarakat. Stunting, repra, TBC paru (TPC), hingga penyakit laten lainnya menjadi masalah yang tak pernah selesai karena tidak pernah dikerjakan sebagai program jangka panjang.
Dalam skemanya, desa hanya memiliki satu tugas inti: menyelesaikan problem kesehatan warganya secara paripurna. Setelah pendataan, provinsi akan menghitung kebutuhan recovery selama setahun, berapa biaya penanganan stunting, berapa biaya perbaikan gizi, berapa biaya penanganan TBC, dan seterusnya. Dan yang terpenting: semua akan dibiayai sampai tuntas, dengan kader desa dan BKK sebagai ujung tombak lapangan.
Pendekatan ini menegaskan pesan penting: desa bukan sekadar administratif; desa adalah pusat kesehatan sosial.
Jika jalan desa dipercayakan pada provinsi agar kualitasnya terjamin, maka kesehatan warga dipercayakan pada desa karena kedekatan, pengetahuan lokal, dan kemampuan mengawasi kasus-kasus satu per satu. Ini adalah pembagian peran yang jelas dan strategis.
Tentu, pertanyaan lanjutan tetap perlu diajukan: mampukah provinsi menanggung beban pembangunan ribuan kilometer jalan desa sekaligus? Dan apakah desa siap menata ulang orientasi programnya hanya pada kesehatan dengan tata kelola yang transparan?
Namun gagasan besar memang selalu mengandung tantangan besar. Dan untuk pertama kalinya, ada desain kebijakan yang mencoba mengakhiri dua isu klasik desa: infrastruktur yang asal jadi, dan penyakit sosial yang tak pernah sembuh.
Yang paling penting adalah memastikan bahwa langkah ini tidak berhenti sebagai janji politik. Jika jalan desa akhirnya benar-benar kokoh dan kualitas hidup warga meningkat karena penyakit ditangani tuntas, maka Jawa Barat bisa menjadi contoh bagaimana pembangunan tidak hanya membangun fisik, tetapi membangun manusia.
KDM ingin menghentikan siklus ‘isu itu-itu saja’.
Kini tinggal bagaimana kebijakan ini diterjemahkan ke lapangan, bukan sebagai slogan, tetapi sebagai solusi.
(DidiS)
About the Author
